Audisi PB Djarum, KPAI Bantah Tuduhan Tidak Mau Ambil Jalan Tengah

Harianjogja.com, JAKARTA- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI membantah tuduhan bahwa lembaga ini tidak mau mengambil jalan tengah terkait dihentikannya audisi Djarum Foundation tahun 2020.

Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, mengeluarkan rilis yang menyatakan bahwa KPAI sudah mengetahui rencana Djarum Foundation untuk menghentikan sementara kegiatan audisi di tahun 2020.

KPAI sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kemenko Polhukam, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Kemenko PMK, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Asisten Deputi Bidang Eksploitasi dan Kekerasan KPPPA, Direktur Pidana Kemenkumham, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Kabupaten Kudus, Perwakilan Kabupaten Banyumas, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI, Sekjen Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), dan Ketua PB Djarum Foundation di ruang rapat Komisi V Sesmenko Polhukam RI pada 4 September 2019.

Rapat dipimpin oleh Deputi Kamtibnas Kemenko Polhukam, Bapak Carlo B. Tewu. Seperti yang disiarkan KPAI, hasil rapat tersebut menghasilkan beberapa komitmen, yakni:

1. Kemenpora bisa mengakomodasi regulasi agar memberikan perlindungan kepada sektor swasta dalam rangka pembinaan terhadap atlet dan mengakomodasi perlindungan anak.

2. Terkait dengan program yang sudah berjalan, penyelengara agar menindaklanjuti hasil rapat KPAI (untuk anak tidak menggunakan nama, kaos, logo, dan title Djarum di kawasan olahraga), dengan penyesuaian yang akan didiskusikan dengan KPAI.

3. Pemerintah daerah menjamin kegiatan ini terselenggara dengan aman.

Berdasarkan 3 poin kesepakatan tersebut, Sitty mengatakan bahwa KPPPA langsung mengajukan diri untuk memfasilitasi pertemuan.

"Namun ada kendala teknis di mana pihak Djarum Foundation sangat sulit dihubungi, sehingga rapat tidak jadi terselenggara. Untuk itu, maka KPAI mengundang secara formal sebagai tindak lanjut poin kedua tersebut di atas. Pihak terundang yakni KPAI, KPPPA, dan Djarum Foundation dan undangan di tembuskan juga kepada Kemenkopolhukam dan Kementerian terkait yang hadir pada saat itu sebagai bentuk tanggung jawab KPAI menindaklanjuti hasil rapat," tulis Sitty melalui siaran rilis yang ia sebar kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Kemudian pada malam hari tanggal 4 September 2019, KPAI melalui staf Kemenkopolhukam menerima kabar bahwa pihak Djarum ada kegiatan lain di luar daerah, sehingga tidak bisa memenuhi undangan pertemuan tersebut.

"Dengan demikian, tidak benar statemen pihak Djarum yang mengatakan bahwa KPAI tidak mau mengambil jalan tengah, karena justru pihak Djarum yang tidak hadir dalam pertemuan lanjutan, sebagai tindak lanjut pertemuan di Kemenkopolhukam. Bahkan sebelum itu, pihak KPPPA yang sudah membuka diri untuk mengambil jalan tengah persoalan ini sesuai rekomendasi rapat, termasuk niat baik KPPPA mengundang Djarum pada bulan Maret 2019, juga tidak digubris oleh Djarum. Untuk itu, pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 5 September 2019, guna membahas teknis pelaksanaan kegiatan audisi bulutangkis di kota Purwokerto, menjadi tidak terlaksana karena pihak Djarum tidak mau hadir dalam pertemuan itu. Padahal pertemuan ini menjadi krusial, karena menjawab pertanyaan dari Disporapar Kota Purwokerto tentang penjelasan permintaan pemasangan logo di bawah 50 % (lima puluh persen) yang disampaikan oleh Djarum perlu dijelaskan lebih teknis," tulisnya lebih lanjut.

Hingga kini, KPAI masih melakukan pemantauan kegiatan audisi bersama beberapa kementerian terkait antara lain KPPPA dan Kemenpora di Purwokerto, Jawa Tengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com