Adi Prayitno Ungkap Modal PPP untuk Bangkit di Pemilu 2029
Adi Prayitno menilai PPP punya modal politik dari elektabilitas 3,4 persen untuk memperkuat mesin partai menuju Pemilu 2029.
Suporter Persebaya membakar papan sponsor seusai pertandingan Liga 1 2019 antara Persebaya dan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya kalah 2-3./Antara-Moch Asim
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menghukum Persebaya Surabaya pertandingan tanpa penonton baik baik di kandang maupun tandang sampai akhir musim Liga 1 2019. Selain itu, Persebaya juga dijatuhi denda sebesar Rp200 juta.
Hukuman itu dijatuhkan setelah suporter Persebaya mengamuk dan merusak fasilitas Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, seuasi tim keseayangan mereka kalah 2-3 dari PSS Sleman pada laga pekan ke-25 Liga 1 2019, Selasa (29/10/2019) silam. Saat itu, para penggemar Persebaya yang kecewa dengan kekalahan 2-3 dari tim tamu, mengamuk dengan merusak dan membakar papan iklan, serta mengejar para pemain.
Sidang Komite Disiplin juga menjatuhkan denda terhadap sejumlah klub lain terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mereka, terkait penyalaan suar oleh penonton, pelemparan botol oleh penonton, pelanggaran fair play, dan nyanyian lagu-lagu rasis.
Klub-klub yang terkena hukuman tersebut adalah Persija Jakarta, Kalteng Putra, Perseru Badak Lampung, Persib Bandung, dan PSM Makassar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Adi Prayitno menilai PPP punya modal politik dari elektabilitas 3,4 persen untuk memperkuat mesin partai menuju Pemilu 2029.
Menaker Yassierli mendorong generasi muda memperkuat kompetensi, reskilling, upskilling, dan kemampuan adaptasi menghadapi perubahan dunia kerja.
Siswa SRMA 19 Bantul diajak aktif di lingkungan dan mengembangkan kemampuan agar mampu menjadi penggerak sekaligus mengurangi urbanisasi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Guruh Soekarnoputra.
Sertifikat tanah elektronik menghubungkan data pemegang hak dengan NIK dan bidang tanah dengan nomor identifikasi elektronik.
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.