Ini Penyebab Indonesia Dapat Sanksi dari WADA sehingga Merah Putih Tak Berkibar

Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali akan mengadakan rapat dengan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dan National Olympic Committee (NOC/Komite Olimpiade Indonesia) untuk merespons sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA).

Sanksi dari WADA menyebabkan Indonesia tidak dapat mengibarkan bendera merah putih saat upacara penghormatan pemenang untuk tim Piala Thomas Indonesia.

Sanksi terhadap Indonesia bermula saat WADA mengirimkan surat kepada LADI pada 15 September lalu. WADA menilai Indonesia tidak patuh pada aturan standar program pengujian antidoping dan dinilai tidak bisa memenuhi kewajiban standar test doping plan (TDP) pada 2020.

Dampaknya, WADA memberikan sanksi kepada Indonesia salah satunya tidak dapat mengibarkan bendera merah putih saat memenangi kejuaraan. Sanksi berlaku selama satu tahun dari 8 Oktober 2021 sampai 8 Oktober 2022.

Zainudin mengatakan bahwa surat WADA tersebut sebenarnya sudah diklarifikasi LADI. Namun, ternyata, hal itu tidak cukup.

Pada rapat tadi pagi, dia mengungkapkan baru diketahui ada masalah-masalah tertunda (pending matters) yang itu bukan hanya terkait TDP. Terkait dengan TDP, dianggap sudah selesai persoalannya

“Baru tadi kita dapatkan informasi dalam rapat ini hal- hal yang masih menjadi pending matters dari kepengurusan yang lama. Itu cukup banyak dan transisinya kepada [kepengurusan] yang sekarang itu tidak cepat,” kata Menpora pada konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021).

Atas dasar temuan itu, Zainudin memerintahkan untuk membentuk tim. Tugasnya ada dua, yaitu mengakselerasi agar WADA mencabut sanksi dan investigasi masalah kepengurusan tersebut.

Tim penyelesaian sanksi WADA ini dipimpin oleh Ketua Umum NOC Raja Sapta Oktohari. Okto akan ditemani dari LADI, perwakilan atlet cabang olahraga, dan pemerintah.

Apabila tim perlu kehadiran Menpora, Zainudin memastikan siap hadir. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai langkah agar masalah bisa diatasi dengan segera.

“Supaya publik tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar- benar serius,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com