PON Aceh-Sumut Amburadul, Menpora Minta Pelaksana Diambil Alih Pusat

Harianjogja.com, JAKARTA—Karut marut terjadi dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatra Utara.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo berharap kewenangan pelaksanaan PON dikembalikan ke Pemerintah Pusat seperti zaman dahulu. Pernyataan tersebut disampaikan Dito setelah dirinya menelaah pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang sedang berlangsung saat ini.

Salah satu alasannya seperti infrastruktur PON yang tak terawat baik. “Pastinya nanti kita harus berbicara, duduk bersama dengan para stakeholders, khususnya KONI dan juga DPR karena ini diatur dalam undang-undang,” ujar dia kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (17/9/2024).

Dito mengatakan sebenarnya penyelenggaraan PON tanggung jawab penuhnya ada di tuan rumah dan juga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).  “Tapi tadi saya sampaikan, di hadapan Bapak Ibu Komisi X, saya tidak mau melihat mana daerah mana Pusat,” ujar Dito.

Untuk PON Aceh-Sumut 2024, kata dia, Kemenpora sudah ambil alih tanggung jawab. Walaupun PON ini mendapatkan catatan yang banyak, Dito berharap dengan dukungan Komisi XI akan ada evaluasi untuk memastikan penggelaran PON tidak lagi menjadi beban di kemudian hari. “Karena tadi saya sampaikan di Komisi 10, bagaimana kita lihat hari ini, pasca PON di Kaltim, di Riau, di Sumatra Selatan, di Jawa Barat, di Papua, dan sekarang Aceh-Sumut. Saya rasa ini kenyataan pahit, mungkin saya dimusuhi setelah ini, tapi ini harus setop. Harus ada langkah konkret dan evaluasi konkretnya,” katanya.

BACA JUGA: Hasil PON XXI: DIY Raih Medali Emas Cabor Arung Jeram, Kalahkan Jawa Tengah

Lebih lanjut, Dito tetap menegaskan bahwa PON tetap harus ada karena ini adalah komitmen pemerintah agar seluruh atlet nasional bisa bertanding, bahkan bisa untuk scouting juga.  “Jadi yang namanya pekan olahraga nasional ini wajib harus ada. Tapi bagaimana tata kelola ke depannya ini harus diperbaiki dan makin bagus,” ucapnya.

Tak hanya itu, jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di PON turut diminta ditinjau ulang. Dikarenakan saat ini nomor yang diperlombakan tidak begitu banyak.

“Saya inginnya minimal [nomor perlombaan di PON] Asean Games, minimal cabor Asean Games dipertimbangkan, tapi tetap olahraga-olahraga nasional juga harus dipertandingkan. Saya berharap di pemerintahan yang baru, di pemerintahan selanjutnya, ini bisa menjadi perhatian khusus sebelum PON 2028 dilakukan.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara