KA Batara Kresna Beroperasi 8 Kali Sehari Mulai 1 Desember
KA Batara Kresna rute Wonogiri-Solo bertambah menjadi delapan perjalanan sehari mulai 1 Desember 2026. Warga diminta waspada.
Harianjogja.com, SLEMAN-Pelatih PSS Sleman Heri Kiswanto optimistis penampilan anak asuhnya tidak akan terpengaruh dengan larangan suporter timnya datang pada laga derby kontra PSIM, Jumat (8/8) mendatang.
“Ada tidak adanya penonton pemain harus konsisten dengan penampilan terbaiknya,” ujarnya kepada harianjogja.com, di sela-sela memimpin latihan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (4/8/2014).
Meski berstatus laga tandang, pelatih asal Banda Aceh itu tetap mematok tiga angka atas PSIM. Alasannya, dengan sisa empat laga yang dilakoni PSS, perolehan tiga angka atas PSIM akan memuluskan langkah mereka lolos ke babak 16 besar.
Heri mengungkapkan selain menyiapkan strategi dan pembenahan mental pemain, dirinya juga telah mempelajari laga derby antara PSS kontra PSIM pada putaran pertama di Stadion Maguwoharjo.
Dari evaluasi atas laga di putaran pertama, lanjut dia, penguasaan pertandingan milik PSS. Hanya saja, Anang Hadi CS gagal mengonversikan peluang menjadi gol.
"Saya sudah memberikan masukan kepada pemain. Harapannya, di laga nanti, pemain bisa lebih optimal lagi dalam menciptakan peluang," terang pria yang akrab disapa Herkis itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KA Batara Kresna rute Wonogiri-Solo bertambah menjadi delapan perjalanan sehari mulai 1 Desember 2026. Warga diminta waspada.
Disbud Bantul memperluas fasilitasi seni rupa bagi pelukis dan pematung. Tahun depan, program painting on the spot disiapkan.
Foto mantan Wapres Gibran mulai dicopot di kantor Pemkab dan DPRD Gunungkidul sehari setelah pernyataan pengunduran dirinya.
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
KPK kembali memeriksa Sestama BNPB berinisial R terkait dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset.