PMII Desak Polda Jateng Bertanggung Jawab Atas Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, SLEMAN -- Manajemen PSS telah resmi melayangkan permohonan banding atas penjatuhan sanksi oleh Komdis PSSI terkait dengan insiden sepak bola gajah. Akan tetapi, Komisi Banding PSSI belum mendapatkan kepastian menjalankan sidang atas permohonan banding PSS Sleman.
Mahfudin Nigara, anggota Komisi Banding PSSI mengaku belum mendapatkan instruksi untuk menjalankan sidang terkait permohonan banding PSS Sleman. Diungkapkannya, proses sidang banding di Komding PSS harus melalui sejumlah mekanisme yakni masuk Badan Liga Indonesia (BLI) terlebih dahulu kemudian disampaikan kepada Sekjen PSSI.
“Nah, dari sekjen didistribusikan ke bidang hukum yakni Komdis atau Komding. Baru Komding mempelajari dan melakukan sidang. Soal waktu lamanya sidang tergantung urgensinya juga,” ujarnya, Selasa (4/11/2014).
Saat ditanya lebih lanjut seberapa besar peluang banding PSS bakal diterima atau tidaknya, Mahfudinenggan menjawab karena dia masih belum melihat dan mempelajari materi banding yang dilayakan PSS.
“Lagipula dari sisi etika di bidang hukum, kami tidak bisa saling mengomentari antarkomisi,” bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Kulonprogo merehabilitasi Gor dan Stadion Cangkring serta mengusulkan sejumlah fasilitas lain sebagai venue Porda DIY 2027.
Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang merilis poster dan mengumumkan jadwal tayang di bioskop Indonesia pada 28 Januari 2027.
Pasien dialisis dan transplantasi ginjal berisiko lebih tinggi terkena cacar api. Kenali komplikasi dan pentingnya pencegahan.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp1,25 miliar untuk normalisasi empat luweng pada 2026 sebagai upaya mengurangi risiko banjir.
Pemkab Magelang menggelar kemah karakter kebangsaan untuk membentuk siswi SMP yang mandiri, kreatif, tangguh, dan mampu melawan perundungan.