Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, BANTUL—Manajemen Persiba Bantul akhirnya angkat bicara mengenai kisruh pembayaran gaji pemain yang hanya 50%. Mereka mengutarakan telah terjadi kesalahpahaman yang beredar mengenai uang yang dicairkan.
Sekretaris Persiba Bantul, Wikan Werdo Kisworo ketika dihubungi Harianjogja.com mengatakan, ada kesalahpahaman mengenai uang bantuan dari PT LI yang cair. Menurutnya, yang dicairkan pada periode ini hanyalah sebesar Rp200 juta. Sementara jumlah Rp1,3 miliar adalah akumulasi bantuan yang sudah diberikan PT LI sejak awal musim bergulir.
“Jadi bukan cair Rp1 miliar dalam periode ini, melainkan hanya Rp200 juta dan itu semua kami salurkan untuk gaji pemain dan pelatih,” tutur Wikan, Senin (10/11/2014).
Dari nominal yang dicairkan, manajemen masih harus membaginya dengan sebagian gaji pemain yang kontraknya berakhir pada Mei dan gaji pemain baru yang masuk di paruh kedua. Dengan seluruh perhitungan tersebut, Wikan menyatakan uang yang dicairkan PT LI baru cukup menutupi 50% dari gaji masing-masing pemain yang belum terbayarkan sejak saat itu.
Sementara menanggapi keinginan pemain untuk melunasi bulan-bulan awal terlebih dahulu ketimbang membayar 50% dari total tunggakan, Wikan mengatakan pihaknya sebenarnya tak keberatan. Namun yang menjadi masalah menurutnya adalah bila terjadi kekurangan untuk melunasi tanggungan untuk memenuhi gaji selama satu bulan.
Bila hal itu terjadi, mau tak mau manajemen harus menyimpan uangnya lebih lama dan tak dapat langsung menyalurkan seluruh dana yang telah cair untuk pemain dan pelatih.
“Dilema juga, akhirnya kami harus menyimpannya lagi. Lebih baik dana itu langsung kami salurkan daripada menumpuk di kas Persiba dan jadi masalah nantinya,” imbuh Wikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Kejari Kulonprogo membekali pegawai dengan bahasa isyarat melalui program JATRA untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses layanan hukum.
Donald Trump memperkirakan Ukraina akan memiliki wilayah berbeda setelah perang. Abu Dhabi bersiap memfasilitasi perundingan trilateral.
Haedar Nashir mengingatkan elite politik agar menahan ambisi dan mengutamakan persatuan bangsa demi mencegah perpecahan masyarakat.
Pelunasan haji reguler 2027 dibuka 10 November–10 Desember 2026. Simak jadwal tahap 1 dan 2, biaya per embarkasi, serta syaratnya.
Sebanyak 2,5 juta produk di Jawa Tengah telah bersertifikat halal. Pemprov Jateng memperkuat pendampingan UMKM dan akses layanan sertifikasi.