Ombudsman Temukan Dugaan Pungli di Lapas Cibinong, 5 Pejabat Dinonaktifkan
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Harianjogja.com, JAKARTA-Asian Games tinggal menghitung hari. Polres Metro Jakarta Pusat melarang kendaran pribadi masuk dan parkir di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan selama penyelengaraan Asian Games sejak 18 Agustus-2 September 2018.
"Hal itu untuk kenyamanan selama penyelenggaraan Asian Games," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Roma Hutajulu di Jakarta Kamis.
Roma mengatakan kendaraan patroli anggota kepolisian juga tidak diperbolehkan memasuki area penyelenggaraan Asian Games di SUGBK.
Roma mengungkapkan kendaraan taktis kepolisian seperti watercannon, barakuda dan ambulans yang diperbolehkan ke SUGBK.
Selain itu, mobil presiden, wakil presiden, pejabat kementerian, tamu kenegaraan dan kendaraan operasional yang ditempel stiker khusus Asian Games diizinkan akses ke SUGBK.
Roma menyatakan kepolisian dan panitia Asian Games Inasgoc telah menyiapkan kantong parkir bagi masyarakat di gedung DPR/MPR, TVRI, Kemenpora dan Lapangan Tembak Senayan.
Bagi masyarakat yang akan mengunjungi dan menyaksikan aksi atlet bertanding, menurut Roma dapat berjalan kaki memanfaatkan pendestrian yang nyaman dan luas menuju SUGBK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.
Jadwal PSIM Jogja vs Persija pada 10 Oktober 2026 dimajukan ke pukul 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung karena pertimbangan keamanan.
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR soal presidential threshold dalam revisi UU Pemilu sebelum menentukan sikap terkait aturan pencalonan presiden.