Mantan Kapolri Jadi Penasihat Komite Integritas PSSI

Newswire
Newswire Jum'at, 01 Februari 2019 18:40 WIB
Mantan Kapolri Jadi Penasihat Komite Integritas PSSI

Badrodin Haiti/Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—Komite Khusus (Ad Hoc) Integritas PSSI) mengumumkan para anggota dan penasihat, Jumat (1/2/2019). Sebelumnya, Komite ini sudah punya ketua, yaitu Ahmad Riyadh, dan dan wakil ketua, Azwan Karim.

“Keanggotaan ini sesuai amanat dari komite eksekutif PSSI yang disetujui di Kongres Tahunan,” ujar Ahmad Riyadh di Jakarta, Jumat.

Ketua Asprov PSSI Jawa Timur itu mengatakan Komite Ad Hoc Integritas PSSI memiliki tiga orang anggota, di luar ketua dan wakil ketua, serta tiga orang penasihat. Semuanya berlatar belakang bidang hukum, termasuk kepolisian dan dari luar sepak bola.

Para anggota itu adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang Abdul Rachmad Budiono, Brigjen Pol. Hilman dan Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Daru Tri Sadono.

“Anggota, sebenarnya maksimal berjumlah tujuh orang. Kami akan melihat perkembangannya bagaimana, apakah perlu ditambah atau tidak,” tutur Ahmad Riyadh.

Adapun penasihan diisi Kapolri 2015-2016 Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 2013-2016 yang juga Guru Besar Universitas Airlangga Mohammad Saleh, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Noor Rachmad.

“Penasihat tugasnya untuk memberikan masukan kepada para anggota. Semuanya adalah orang berpengalaman di bidang hukum,” kata Ahmad.

Anggota dan penasihat yang berlatar belakang hukum dipilih dalam tim Komite Ad Hoc Integritas untuk memperkuat komite dalam menangani kasus-kasus kecurangan sepak bola, utamanya pengaturan skor dan manipulasi pertandingan.

Ketua Komite Ad Hoc Integritas juga akan meninjau seluruh regulasi di federasi sepak bola nasional, termasuk Statuta PSSI.

“Kami akan tinjau apakah selama ini sudah sehat atau belum. Apakah ada lubang di sini atau tidak,” ujar Ahmad.

Jika menemukan kelemahan, Komite Ad Hoc Integritas akan memberikan masukan kepada Komite Eksekutif untuk mengubah Statuta PSSI. Statuta hanya bisa diubah melalui Kongres Luar Biasa PSSI.

Menurut Ahmad Riyadh, semua rekomendasi yang keluar dari komite integritas harus dilaksanakan. “Rekomendasi kami final dan mengikat. Anggota Komite Eksekutif PSSi yang tidak melaksanakannya bisa saja dihentikan,” tutur dia.

Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria menegaskan Komite Ad Hoc Integritas memiliki waktu satu tahun untuk bekerja.

PSSI sudah memberitahukan secara resmi ke FIFA dan AFC tentang komite ini

“Kami berharap rapat pertama Komite Ad Hoc Integritas digelar 7 Februari 2019,” kata Ratu Tisha.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Budi Cahyana
Budi Cahyana Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online