28 Klub Tunggak Gaji Pemain, Total Utang Capai Rp14,8 Miliar

Harianjogja.com, JAKARTA— Masalah tunggakan gaji pemain masih menjadi pekerjaan rumah dalam kompetisi sepak bola nasional. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) mencatat 28 klub dari Liga 1 atau Super League hingga Liga 4 Indonesia masih memiliki persoalan pembayaran hak pemain dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp14,8 miliar.

Tunggakan tersebut mencakup kasus yang telah dilaporkan kepada APPI maupun perkara yang sudah memperoleh putusan National Dispute Resolution Chamber (NDRC), tetapi belum dilaksanakan oleh klub terkait. Total terdapat 303 pemain yang tercatat memiliki persoalan hak pembayaran tersebut.

Legal APPI Mohammad Agus Riza Hufaida mengatakan data tersebut menunjukkan persoalan kesejahteraan pemain masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan jika sepak bola Indonesia ingin berkembang secara profesional.

"Total kasus yang ada di kita, baik dari laporan maupun sampai dengan putusan NDRC tapi belum dilaksanakan, itu total ada 28 klub. Ya, dengan total 303 pemain. Itu dari Liga 1 sampai Liga 4 dengan nilai keseluruhan 14 miliar 800 juta sekian," kata Riza dalam acara Water Break PSSI Pers bertajuk "Membawa Liga Naik Kelas" di Kantor I.League, Jakarta, Senin.

Daftar 28 Klub yang Terkait Tunggakan Gaji

APPI mencatat persoalan tunggakan gaji tersebut tersebar di berbagai tingkatan kompetisi. Klub yang masuk dalam catatan tersebut yakni PSM Makassar, Semen Padang, PSMS Medan, Persiku Kudus, PSIS Semarang, RANS FC, Sriwijaya FC, Persikota Tangerang, Persinab Sang Maestro, Persipa Pati, Persitara Jakarta Utara, Persibo Bojonegoro, dan Persekat Tegal.

Selain itu terdapat Persiwa Wamena, Persid Jember, PS Siak, Bantul United, PSM Madiun, Depok Raya FC, Kalteng Putra, Pakuan City, Persewar Waropen, Persikab Kabupaten Bandung, PSGJ Cirebon, Persikabo 1973, serta Waanal Brother FC.

Menurut Riza, penyelesaian tunggakan tersebut penting karena gaji merupakan hak dasar pemain yang telah menjalankan kewajibannya sebagai pesepak bola profesional.

Ia berharap klub segera memenuhi kewajiban tersebut dan tidak kembali menimbulkan kasus serupa pada musim kompetisi berikutnya.

"Dan hak pemain ini, ya kalau ada hadis yang bilang bahwa bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering," ujar Riza.

APPI Minta Sanksi Tegas

APPI juga berharap persoalan tunggakan gaji tidak kembali muncul ketika kompetisi musim baru bergulir. Kick-off kompetisi musim depan dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini.

Menurut Riza, klub yang masih mempunyai persoalan terkait hak pemain seharusnya mendapatkan sanksi tegas. Bahkan, klub yang belum menyelesaikan kewajiban kepada pemain dinilai semestinya tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi.

Riza mengatakan APPI sebenarnya telah berulang kali menyampaikan langkah mitigasi untuk mencegah munculnya persoalan gaji. Salah satu hal yang disoroti adalah penerapan prinsip zero tolerance dalam proses lisensi klub.

"Dan soal bagaimana kemudian tidak ada permasalahan gaji, sebenarnya mungkin beberapa tahun sebelumnya kami sudah berulang kali menyampaikan mitigasi-mitigasinya, termasuk soal zero tolerance terkait dengan klub lisensi tadi," katanya.

Menurut dia, persoalan pembayaran gaji semestinya menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dalam proses penyelenggaraan kompetisi. Pasalnya, keberlangsungan kompetisi tidak hanya berkaitan dengan kualitas pertandingan, tetapi juga pemenuhan hak pemain sebagai pihak yang menjalankan kompetisi di lapangan.

Tiga Klub Super League Musim Lalu Masih Bermasalah

Persoalan tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada kompetisi level bawah. Riza mengungkapkan, pada musim lalu masih terdapat tiga klub di Super League yang memiliki tunggakan gaji pemain.

Ketiga klub tersebut adalah PSBS Biak, PSM Makassar, dan Semen Padang.

Riza secara khusus menyoroti persoalan yang terjadi di PSBS Biak. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal karena indikasi masalah pembayaran hak pemain telah muncul sekitar empat bulan sebelum kompetisi musim lalu berakhir.

Namun, hingga kini hak pemain PSBS Biak yang dimaksud disebut masih belum dibayarkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kompetisi sepak bola nasional tengah didorong untuk naik kelas dari berbagai aspek, mulai dari kualitas pertandingan, profesionalisme klub, tata kelola, hingga daya tarik industri.

"Kita mau ngomong membawa liga naik kelas, tapi masalah dasar terkait dengan haknya pemain itu, masih menjadi problem," kata Riza.

Hak Pemain Dinilai Tak Boleh Lagi Terabaikan

APPI menilai persoalan pembayaran gaji pemain seharusnya tidak lagi menjadi masalah berulang dalam sepak bola Indonesia. Terlebih, kompetisi profesional telah berjalan selama bertahun-tahun dan memiliki mekanisme regulasi serta lisensi yang seharusnya dapat digunakan untuk memastikan klub mampu memenuhi kewajibannya.

Riza menilai pembenahan persoalan tersebut harus dilakukan secara serius, terutama pada kasta tertinggi kompetisi.

Menurutnya, jika sepak bola Indonesia ingin benar-benar membawa liga naik kelas, persoalan mendasar seperti pembayaran hak pemain harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Harusnya sudah kita tinggalkan beberapa tahun lalu. Dan ke depan ini harus sudah harus enggak boleh terjadi, minimal Liga 1, jangan sampai terjadi. Ini yang paling penting," tutup dia.

Catatan APPI mengenai 28 klub dengan total tunggakan sekitar Rp14,8 miliar tersebut menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas kompetisi tidak cukup hanya dilakukan dari sisi teknis pertandingan. Profesionalisme klub dalam memenuhi kewajiban kepada pemain juga menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara