KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Ketua PWI DIY Sihono (dua kiri) dan Wakil Kepala Disbud DIY Singgih Raharjo (tiga kiri) di kantor Disbud DIY, Selasa (17/4/2018)./Harian Jogja-Wisnu Wardhana
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Kebudayaan DIY mendukung kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) DIY yang akan diselenggarakan mulai 5 Juli 2018 mendatang. Dukungan ini diberikan dalam bentuk membantu memeriahkan acara pembukaan dengan acara seni.
Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Disbud DIY Singgih Raharjo ketika menerima panitia Porwada dan Rakernas SIWO PWI di Disbud DIY, Selasa (17/4/2018). Pembukaan Porwada akan dibarengkan dengan Pembukaan Rakernas SIWO PWI.
"Biasanya kalau ada acara di DIY maka yang datang akan banyak. Untuk itu Disbud DIY akan menampilkan kesenian untuk mempromosikan DIY," ujar dia, Selasa.
Ketua umum PWI DIY Sihono mengungkapkan, biasanya kalau rakernas SIWO PWI ada perwakilan yang tidak datang. "Namun, ketika acara di DIY, selain perwakilan resmi tiap daerah masing-masing dua orang, ini ada yang mau mengirimkan lebih dari dua orang," papar dia.
Akan ada 34 provinsi dan satu cabang khusus PWI yang hadir.
Ketua Panitia Rakernas Janu Riyanto menambahkan, untuk Porwada dia mengajak semua wartawan di DIY untuk berpartisipasi. Ini bisa jadi ajang berolahraga, berkompetisi, dan silaturahmi antarwartawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Ratusan peserta membersihkan Pantai Baru Bantul. Gerindra mendorong kebersihan menjadi budaya untuk mendukung pariwisata dan ekonomi hijau.
Asah Kreativitas Anak Sejak Dini, Alfamart dan Johnson’s Gelar Lomba Mewarnai di Graha Bung Karno Klaten
Polres Wonosobo menggelar patroli skala besar pada malam libur untuk mengantisipasi balap liar dan berbagai potensi gangguan kamtibmas.
Penempatan manajer KopDes Merah Putih mempertimbangkan kesiapan titik, kuota, kapasitas wilayah, domisili, dan kebutuhan nasional.
Pengusaha Indonesia memiliki waktu sekitar 3 bulan menyiapkan standar Eropa sebelum IEU-CEPA ditargetkan berlaku awal 2027.