Erick Thohir Stop Bangun Fasilitas Olahraga Baru, Fokus Hidupkan Aset Mangkrak

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pemerintah tidak akan lagi mendorong pembangunan fasilitas olahraga baru tanpa perencanaan dan road map yang jelas. Pemerintah kini memilih mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk aset olahraga yang terbengkalai.

Hal tersebut disampaikan Erick seusai menghadiri Indonesia Sports Summit 2026 bertajuk “Sports As An Economic Powerhouse” di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Menurut Erick, banyak fasilitas olahraga telah dibangun menggunakan uang negara, tetapi tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi itu dinilai sebagai pemborosan karena aset yang tidak digunakan akan terus mengalami penurunan kualitas.

“Itu uang rakyat. Nah ini yang kita sedang konsolidasikan lagi,” ujar Erick.

Pemerintah Petakan Aset Olahraga

Erick mengatakan Kemenpora tengah melakukan pemetaan fasilitas olahraga bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BUMN. Pemetaan tersebut bertujuan mengetahui aset yang masih terawat, layak digunakan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan.

Salah satu fasilitas yang dinilai siap digunakan adalah kompleks Gelora Bung Karno (GBK). Erick juga menyebut fasilitas milik sektor swasta seperti Bali United Academy sebagai contoh aset olahraga yang telah dikelola dengan baik.

“Yang kita lakukan di sini bukan hanya mengasih foto aset, asetnya itu layak dipakai,” katanya.

Pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar fasilitas yang sudah tersedia dapat kembali dimanfaatkan. Dengan demikian, pembangunan fasilitas baru tidak menjadi pilihan utama ketika masih terdapat aset yang dapat dioptimalkan.

Aset Mangkrak Bakal Dikerjasamakan

Erick mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme agar fasilitas olahraga yang terbengkalai dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga kembali digunakan.

Ia menegaskan skema tersebut berbeda dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol. Untuk fasilitas olahraga, asetnya sudah tersedia dan tinggal dihidupkan kembali.

“Ini asetnya sudah ada, mangkrak, yang setiap tahunnya turun kualitasnya. Nah ini yang kita mau tadi, kita sedang mapping,” ujar Erick.

Pemerintah masih menunggu dukungan regulasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum agar mekanisme kerja sama pemanfaatan aset tersebut dapat berjalan.

Erick belum dapat menyebutkan jumlah fasilitas olahraga yang masuk dalam pemetaan karena jumlahnya cukup banyak. Namun, ia menilai fasilitas milik swasta justru banyak yang lebih mudah dimanfaatkan karena kondisi asetnya relatif layak dan telah dikelola secara berkelanjutan.

“Yang saya takut nanti yang teregister di kami jangan-jangan lebih banyak yang punya private sector. Kenapa? Karena layak dipakai,” katanya.

Satu Kabupaten Satu Fasilitas Belum Tentu

Ketika ditanya apakah setiap kabupaten setidaknya memiliki satu fasilitas olahraga, Erick menjawab dengan nada bercanda sekaligus menyoroti kondisi aset olahraga di daerah.

“Kalau satu kabupaten satu fasilitas saya terima kasih sama Allah. Sama pemerintah daerah juga. Dan saya nggak yakin itu, karena banyak yang mangkrak,” ujarnya.

Menurut Erick, persoalan utama bukan sekadar jumlah fasilitas olahraga. Keberlanjutan pemanfaatan menjadi hal yang lebih penting agar aset yang telah dibangun tidak kembali terbengkalai.

Karena itu, ia menegaskan arahan Presiden agar pembangunan fasilitas olahraga ke depan harus memiliki road map yang jelas.

“Bapak Presiden bilang, tidak ada lagi pembangunan fasilitas olahraga yang tidak punya road map-nya. Hanya menghambur-hamburkan uang rakyat soalnya,” kata Erick.

Kebijakan tersebut juga diterapkan dalam penyelenggaraan PON. Erick mengatakan pemerintah menekankan agar penyelenggara tidak membangun fasilitas baru apabila fasilitas yang sudah tersedia masih dapat digunakan.

“Makanya di PON pun kan kita sudah tekankan, tidak ada pembangunan fasilitas baru. Yang ada memanfaatkan yang lama,” ujarnya.

Sport in Indonesia Jadi Agregator

Selain pembenahan infrastruktur, Erick mengatakan Kemenpora kini memasuki tahap baru dalam membangun ekosistem olahraga melalui platform Sport in Indonesia.

Platform tersebut dirancang sebagai agregator sekaligus menjadi satu pintu informasi untuk sektor sport industry dan sport tourism.

Erick mengatakan pendekatan yang dilakukan pemerintah kini lebih mikro. Pemerintah tidak lagi hanya mempromosikan sebuah daerah seperti Bali sebagai destinasi olahraga, tetapi juga memetakan fasilitas olahraga yang tersedia di dalamnya, termasuk aksesibilitas dan kelayakannya.

“Kalau dulu orang melihat hanya Bali, sekarang yang kita exercise itu bukan Balinya. Di dalam Bali itu ada beberapa fasilitas olahraga yang aksesnya seperti apa,” kata Erick.

Menurut dia, platform tersebut mulai berjalan dan diharapkan mempermudah masyarakat maupun wisatawan menemukan fasilitas serta kegiatan olahraga di Indonesia.

Indonesia Sport Summit Tak Boleh Bergantung pada Menteri

Erick juga memastikan Indonesia Sport Summit dan platform Sport in Indonesia tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang menjabat sebagai menteri.

Ia berharap agenda tersebut menjadi platform jangka panjang milik negara, bukan program personal seorang pejabat.

“Platform ini makanya bukan milik pribadi. Indonesia Sport Summit ini milik negara,” tegas Erick.

Karena itu, Erick berharap pergantian menteri tidak otomatis membuat program yang sudah dibangun ikut dihentikan.

“Jangan kita kebiasaan selalu membikin program, ganti menteri ganti program,” ujarnya.

Erick mengatakan Indonesia Sport Summit baru memasuki tahun kedua, tetapi telah menghasilkan sejumlah perkembangan, termasuk hadirnya portal Sport in Indonesia.

Platform tersebut juga telah terhubung dengan layanan visa dan pembelian tiket. Erick menegaskan pemerintah tidak mengambil biaya dari transaksi tersebut.

“Ini punya masyarakat dan punya orang di dunia yang mau ke Indonesia, dan sudah di-hyperlink dengan visa, beli tiket, dan kita tidak memungut biaya dari visa, dari tiketnya,” katanya.

Ia menegaskan konsep yang dibangun pemerintah adalah memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku industri.

“Ini benar-benar kita pass-through,” kata Erick.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com