Gagal Datangkan Messi, Mantan Menteri Kerala Terseret Kasus Sponsor

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana mendatangkan Lionel Messi dan Timnas Argentina ke Kerala, India, yang gagal terlaksana kini berbuntut persoalan hukum. Gubernur Kerala, Om Prakash Mathur, memberikan persetujuan untuk memproses hukum mantan Menteri Olahraga V Abdurahiman terkait dugaan penyimpangan dalam kesepakatan sponsor pertandingan ekshibisi tersebut.

Persetujuan itu diberikan pada Kamis (12/11/2026) berdasarkan permohonan pemerintah negara bagian yang merujuk pada hasil penyelidikan awal Tim Investigasi Khusus atau Special Investigation Team (SIT) kepolisian. Tim yang dipimpin ADGP P. Vijayan itu mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakberesan pengelolaan dana dalam rencana menghadirkan tim nasional Argentina.

Dengan persetujuan Gubernur, penyidik memiliki dasar untuk melanjutkan langkah hukum terhadap Abdurahiman berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Korupsi atau Prevention of Corruption Act. Persetujuan tersebut memungkinkan mantan pejabat itu diproses sebagai pihak yang diduga terlibat, tetapi bukan berarti kesalahannya telah terbukti di pengadilan.

Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kesepakatan Sponsor

Kasus ini bermula dari rencana pemerintah Kerala ketika pemerintahan Front Demokratik Kiri (LDF) masih berkuasa untuk menggelar pertandingan yang melibatkan Timnas Argentina. Agenda tersebut sempat diumumkan dan menarik perhatian publik karena berpotensi menghadirkan Lionel Messi bersama tim nasional yang menjuarai Piala Dunia 2022.

Namun, pertandingan yang direncanakan berlangsung di Kochi itu tidak pernah terealisasi. Kesepakatan komersial dengan perusahaan sponsor kemudian menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan perusahaan dan pengelolaan keuangan acara.

Mengutip laporan India Today, hasil penyelidikan SIT mengindikasikan Abdurahiman diduga menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Olahraga untuk memberikan keuntungan finansial kepada Reporter Broadcasting Company (RBC), perusahaan yang ditunjuk sebagai sponsor.

Penyidik menduga proses pemilihan sponsor tidak mengikuti prosedur yang semestinya. SIT juga menyoroti dugaan campur tangan Abdurahiman dalam penunjukan perusahaan tersebut serta pemberian fasilitas untuk penyelenggaraan pertandingan.

Salah satu hal yang diperiksa adalah penyerahan Stadion Internasional Jawaharlal Nehru di Kochi kepada pihak sponsor. Stadion tersebut merupakan aset yang dimiliki Greater Cochin Development Authority (GCDA).

Selain persoalan penunjukan sponsor, penyelidikan turut menyoroti dugaan penggunaan dokumen dan fasilitas pemerintah dalam pengurusan kesepakatan. Persoalan administrasi serta kewajiban pajak barang dan jasa atau Goods and Services Tax (GST) juga masuk dalam pemeriksaan.

Laporan New Indian Express pada 13 November menyebutkan, tim khusus dari Departemen GST menemukan dugaan ketidakwajaran arus dana masuk dan keluar pada rekening sponsor. Otoritas tersebut juga menyoroti kewajiban pajak IGST yang disebut belum dibayarkan dengan nilai sekitar 22,68 crore rupee.

Empat Pihak Lain Ikut Disorot

Penyelidikan tidak hanya mengarah kepada mantan Menteri Olahraga Kerala tersebut. SIT juga merekomendasikan agar empat pihak lain masuk dalam proses hukum terkait dugaan penyimpangan kesepakatan sponsor.

Mereka adalah Reporter Broadcasting Company (RBC), Direktur Pelaksana perusahaan Anto Augustine, mantan Presiden Kerala State Sports Council U. Sharaf Ali, serta mantan sekretaris pribadi Abdurahiman, C. Sathyapalan.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Abdurahiman untuk menggali proses pemilihan sponsor, keterlibatan kantor kementerian dalam pengurusan perjanjian, serta perjalanan luar negeri yang berkaitan dengan rencana kedatangan Timnas Argentina.

Abdurahiman membantah melakukan pelanggaran. Dalam pemeriksaan sebelumnya, dia menyatakan seluruh upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menghadirkan Messi dan Timnas Argentina ke Kerala. Dia juga berpendapat bahwa kepatuhan terhadap prosedur tender merupakan tanggung jawab pejabat terkait.

Meski demikian, SIT menyatakan menemukan indikasi yang perlu ditindaklanjuti. Persetujuan Gubernur pada 12 November menjadi perkembangan penting karena memungkinkan penyidik melanjutkan proses terhadap mantan menteri tersebut.

Transaksi Dana ke Luar Negeri Turut Diperiksa

Persoalan sponsor pertandingan Argentina itu juga menarik perhatian Direktorat Penegakan Hukum atau Enforcement Directorate (ED). Lembaga tersebut telah memeriksa transaksi keuangan RBC, terutama pengiriman dana ke luar negeri yang dikaitkan dengan upaya mendatangkan Messi dan Timnas Argentina.

Menurut laporan Onmanorama pada Agustus 2026, ED mendaftarkan perkara berdasarkan Foreign Exchange Management Act (FEMA) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan transaksi valuta asing. Pemeriksaan antara lain berkaitan dengan pengiriman dana ke luar negeri yang disebut mencapai 126 crore rupee.

Laporan New Indian Express pada Oktober 2026 juga menyebut ED tengah menelusuri jejak keuangan perkara tersebut dan berpeluang membuka penyelidikan berdasarkan Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Kedua jalur hukum itu memiliki dasar dan ruang lingkup pemeriksaan berbeda sehingga tidak dapat disamakan begitu saja.

Dengan demikian, perkara yang awalnya berkaitan dengan rencana pertandingan ekshibisi sepak bola internasional kini berkembang menjadi penyelidikan mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, proses penunjukan sponsor, kewajiban pajak, dan transaksi keuangan lintas negara.

Rencana menghadirkan Lionel Messi dan Timnas Argentina ke Kerala pada akhirnya tidak terwujud. Sementara itu, proses hukum terhadap Abdurahiman dan pihak-pihak lain masih harus berjalan untuk menguji dugaan penyimpangan serta menentukan pertanggungjawaban masing-masing pihak.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.