Kemenkum Blokir Akses SABH FFI, Ini Alasannya
Kemenkum memblokir sementara akses SABH FFI untuk mencegah perubahan kepengurusan hingga KLB dan keputusan resmi PSSI.
Foto ilustrasi futsal. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk mencegah perubahan data kepengurusan di tengah polemik internal organisasi. Akses administrasi tersebut baru akan diproses kembali setelah Kongres Luar Biasa (KLB) digelar dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kepengurusan definitif FFI.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengatakan keputusan pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut surat resmi PSSI tertanggal 13 November 2026 yang meminta akses administrasi badan hukum FFI diblokir.
"Akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan," kata Andi dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Pemblokiran Tidak Menghentikan Aktivitas Futsal
Andi menegaskan kebijakan tersebut hanya berlaku terhadap akses administrasi badan hukum FFI di sistem Kemenkum. Dengan demikian, pemblokiran tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas organisasi ataupun kegiatan olahraga futsal.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan data kepengurusan sebelum terdapat kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui berdasarkan mekanisme organisasi di bawah PSSI.
"Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," katanya.
Kemenkum memastikan pemblokiran akses SABH FFI bersifat sementara. Proses administrasi badan hukum akan kembali ditindaklanjuti setelah KLB terlaksana dan PSSI mengirimkan pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif hasil kongres.
Andi mengatakan pihaknya masih menunggu penyelesaian persoalan internal organisasi futsal melalui mekanisme yang berlaku di PSSI.
"Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," katanya.
Kemenkum Tidak Ikut Campur Kepengurusan FFI
Andi memastikan pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI bukan bentuk intervensi Kemenkum terhadap dinamika internal organisasi olahraga.
Kemenkum tetap menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan federasi futsal tersebut. Pihaknya juga tidak akan menentukan siapa yang berhak memimpin FFI.
"Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI," katanya.
Ia menjelaskan kewenangan Kemenkum dalam persoalan ini terbatas pada penataan administrasi badan hukum agar tetap tertib, memiliki dasar yang jelas, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Andi berharap polemik kepengurusan FFI dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Dengan demikian, persoalan internal tersebut tidak mengganggu keberlangsungan pembinaan dan pengembangan olahraga futsal nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenkum memblokir sementara akses SABH FFI untuk mencegah perubahan kepengurusan hingga KLB dan keputusan resmi PSSI.
Bantul membutuhkan 28.000 PJU untuk 1.001 ruas jalan. Baru 13.000 unit terpasang, sementara anggaran 2027 disiapkan Rp21 miliar.
Layanan SIMMADE Gunungkidul hadir di Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo. Simak jadwal, syarat, dan biayanya.
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan PERISAI JPHI mengevaluasi kinerja 2026 untuk memperluas perlindungan pekerja informal.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 17 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Upstream Youth Champs 2026 di UGM mempertemukan mahasiswa dengan praktisi industri migas untuk mengenal teknologi, tantangan, dan kebutuhan kompetensi sektor en