Studi UNESCO: 62% Influencer Tak Periksa Fakta Sebelum Unggah
Studi UNESCO menemukan 62% influencer tidak memeriksa fakta sebelum membagikan informasi. Popularitas konten jadi salah satu patokan mereka.
Para pemain PSS Sleman merayakan gelar juara Liga 2 2018 di Stadion Pakansari, Bogor. / Harian Jogja-Jumali
Harianjogja.com, SLEMAN - Kiprah PSS di Piala Indonesia 2018 terus berlanjut ke babak 32 besar setelah tim Persibara Banjarnegara yang seharusnya meladeni Ichsan Pratama dan rekan-rekan di babak 64 besar resmi mengundurkan diri.
Dikutip dari laman resmi PSS Sleman, Selasa (25/12/2018), sebelum turunnya surat keputusan resmi dari PSSI mengenai hal tersebut, laga ini sempat dijadwalkan digelar pada hari Jumat 21 Desember 2018 kemudian dijadwalkan ulang pada hari Jumat 28 Desember 2018.
Hal tersebut tentu saja memberikan keuntungan bagi PSS dalam mempersiapkan waktu untuk berlaga di babak 32 besar mendatang.
Dihubungi sebelum keputusan ini turun, Seto bertutur akan mengumpulkan skuatnya pada pekan ini. Namun karena pada akhirnya tuan rumah Persibara Banjarnegara menyatakan mundur dari Piala Indonesia, kemungkinan besar skuat PSS baru akan dikumpulkan setelah jadwal resmi babak 32 besar Piala Indonesia turun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Studi UNESCO menemukan 62% influencer tidak memeriksa fakta sebelum membagikan informasi. Popularitas konten jadi salah satu patokan mereka.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 19 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 19 November 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.