DPR Desak Guru PPPK Penuh Waktu, Gaji Minimal Diusulkan Rp7 Juta
DPR mendesak pemerintah mengangkat seluruh guru PPPK menjadi penuh waktu serta mengusulkan gaji minimal Rp7 juta per bulan.
Trofi Piala Dunia - ist/FIFA
Harianjogja.com, JAKARTA—Keputusan FIFA mencabut sanksi larangan bermain terhadap penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada Piala Dunia 2026 memicu protes keras dari UEFA. Federasi sepak bola Eropa menilai langkah tersebut bertentangan dengan aturan dasar sepak bola karena mengesampingkan hukuman otomatis yang berlaku bagi pemain penerima kartu merah langsung.
Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menyampaikan keberatan kepada FIFA setelah badan sepak bola dunia tersebut memutuskan mencabut sanksi larangan bermain yang sebelumnya dijatuhkan kepada penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada ajang Piala Dunia 2026.
Balogun sebelumnya menerima kartu merah langsung ketika Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar. Berdasarkan regulasi sepak bola internasional, pemain yang memperoleh kartu merah otomatis harus menjalani hukuman larangan tampil pada pertandingan berikutnya.
Dengan ketentuan tersebut, Balogun semestinya tidak dapat memperkuat Amerika Serikat saat menghadapi Belgia pada babak 16 besar. Namun, FIFA memutuskan menangguhkan pemberlakuan hukuman sehingga penyerang yang menjadi top skor tim tuan rumah itu tetap bisa dimainkan.
Keputusan FIFA Tuai Sorotan
FIFA mengumumkan pencabutan sanksi tersebut pada Minggu (5/7/2026). Keputusan itu muncul hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan diduga menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meminta peninjauan kembali atas kartu merah yang diterima Balogun.
Melalui akun Truth Social pada Minggu (5/7), Trump bahkan menyampaikan terima kasih kepada FIFA karena telah "melakukan hal yang benar" dengan membatalkan ketidakadilan terhadap Balogun.
UEFA Sebut Keputusan FIFA Melampaui Batas
Dalam pernyataan resminya, UEFA menilai keputusan FIFA telah mengesampingkan aturan mendasar sepak bola mengenai sanksi otomatis setelah pemain menerima kartu merah.
"Keputusan kemarin untuk menangguhkan sementara selama satu tahun penerapan hukuman larangan bermain satu pertandingan otomatis menyusul kartu merah yang diberikan kepada pemain Folarin Balogun telah melampaui batas," tulis UEFA dikutip di laman resminya, Senin (6/7/2026).
UEFA menegaskan bahwa sepak bola, sebagaimana cabang olahraga lainnya, berdiri di atas aturan yang menjadi fondasi terciptanya kompetisi yang adil, jujur, dan transparan.
Menurut UEFA, meskipun terdapat sejumlah regulasi yang dapat ditafsirkan berbeda, ketentuan mengenai hukuman minimal satu pertandingan setelah menerima kartu merah langsung merupakan aturan yang sudah jelas dan berlaku otomatis.
Integritas Kompetisi Dinilai Dipertaruhkan
UEFA menilai penerapan sanksi tersebut tidak bergantung pada pertimbangan atau keputusan khusus dari otoritas sepak bola. Aturan itu merupakan prinsip mendasar yang tidak dapat dikesampingkan, terlebih ketika turnamen masih berlangsung.
Federasi itu juga mengingatkan bahwa sejumlah pemain lain sebelumnya tetap menjalani hukuman serupa sesuai regulasi yang berlaku.
Menurut UEFA, ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh pihak yang bertugas menegakkannya, integritas permainan dipertaruhkan dan kredibilitas kompetisi berpotensi rusak.
"Demikian pula, keputusan seperti itu menciptakan preseden dalam turnamen yang sedang berlangsung," imbuhnya.
UEFA menambahkan bahwa sepak bola menjadi olahraga paling dicintai di dunia karena dimainkan dengan aturan yang sama di berbagai negara. Oleh sebab itu, setiap keputusan dalam turnamen sebesar Piala Dunia dinilai memiliki dampak luas terhadap perkembangan sepak bola secara keseluruhan.
Di akhir pernyataannya, UEFA mengaku tidak percaya terhadap keputusan FIFA yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi tersebut menyebut langkah itu sulit dipahami dan tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPR mendesak pemerintah mengangkat seluruh guru PPPK menjadi penuh waktu serta mengusulkan gaji minimal Rp7 juta per bulan.
Penjualan seragam sekolah di Jogja melonjak menjelang tahun ajaran baru. Omzet toko mencapai Rp15 juta per hari seiring membludaknya pembeli.
Perempuan Bangsa DIY menggelar Muswil sebagai langkah awal konsolidasi organisasi dan penguatan kader untuk menghadapi Pemilu 2029.
Ketua Banggar DPR memastikan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 tidak turun dan berpotensi melampaui alokasi Rp649 triliun pada 2026.
Erick Thohir menjelaskan alasan Oxford United absen di Piala Presiden 2026. Turnamen kini diikuti delapan tim, termasuk tiga klub luar negeri.
Gerbang Tol Trihanggo Tol Jogja-Solo mulai dibangun. Desainnya mengusung siluet Situs Kraton Ratu Boko dan ornamen Aksara Jawa.