Skandal Wasit Korea Selatan Terbongkar, Polisi Sebut Kasus Kedaluarsa

Harianjogja.com, JOGJA— Skandal dugaan suap yang melibatkan perangkat pertandingan asing dan Korea Football Association (KFA) kembali menjadi sorotan di Korea Selatan. Perkara yang berkaitan dengan dugaan pemberian layanan seksual kepada wasit asing itu kini berpotensi tidak berlanjut ke proses hukum karena kepolisian menyebut masa kedaluwarsa untuk dugaan pelanggaran tertentu telah berakhir.

Kasus tersebut berkaitan dengan pertandingan internasional yang digelar di Korea Selatan sekitar 2010 hingga 2011. Perangkat pertandingan asing yang datang untuk memimpin laga disebut mendapat layanan seksual yang pembayarannya diduga menggunakan kartu kredit perusahaan milik asosiasi.

Perkara ini kembali mencuat setelah hasil audit pemerintah Korea Selatan yang sebelumnya tidak dipublikasikan diketahui publik. Terungkapnya dokumen tersebut membuat perhatian kembali tertuju pada tata kelola KFA dan bagaimana dugaan pelanggaran yang terjadi lebih dari satu dekade lalu ditangani.

Polisi Sebut Perkara Sudah Kedaluwarsa

Perkembangan terbaru datang dari Korean National Police Agency. Kepolisian menyatakan tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap dugaan fasilitasi prostitusi karena masa kedaluwarsa perkara tersebut telah berakhir.

"Sepertinya masa kedaluwarsa untuk tuduhan fasilitasi prostitusi telah berakhir," tulis keterangan kepolisian seperti dikutip dari The Korea Times.

Pernyataan tersebut membuat peluang perkara dibawa ke ranah pidana domestik semakin kecil. Meski demikian, berakhirnya masa kedaluwarsa tidak serta-merta menghapus persoalan yang muncul dari sisi reputasi KFA.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena dugaan pemberian layanan seksual tersebut berkaitan dengan perangkat pertandingan yang bertugas dalam kompetisi internasional.

Dugaan Terjadi Saat Kualifikasi Piala Dunia dan Olimpiade

Menurut laporan The Korea Times, pejabat yang terlibat mendatangkan wasit asing ke Korea Selatan pada periode 2010 dan 2011.

Para perangkat pertandingan tersebut bertugas dalam laga kualifikasi Olimpiade London 2012 dan Piala Dunia 2014. Biaya layanan yang diduga diberikan kepada mereka disebut dibayarkan menggunakan kartu kredit perusahaan milik asosiasi.

Laporan lain yang mengutip hasil audit pemerintah menyebut sekitar 10 wasit dan match official asing diduga menerima layanan tersebut dalam tujuh pertandingan pada periode 2011-2012.

Pertandingan yang berkaitan dengan dugaan tersebut termasuk laga kualifikasi Piala Dunia dan Olimpiade. Keterkaitan dengan pertandingan kompetitif membuat persoalan ini memiliki dimensi lebih serius karena menyangkut integritas penyelenggaraan sepak bola internasional.

Audit Pemerintah Dilakukan pada 2016

Kasus tersebut sebenarnya bukan perkara baru. Audit pemerintah Korea Selatan telah dilakukan pada 2016, tetapi hasil pemeriksaan itu tidak langsung diketahui secara luas oleh publik.

Dokumen hasil audit kemudian terungkap sekitar satu dekade setelah pemeriksaan dilakukan. Kemunculan kembali informasi tersebut memicu pertanyaan mengenai alasan hasil audit sebelumnya tidak segera menjadi perhatian publik.

Sorotan juga tertuju pada mekanisme pengawasan di tubuh KFA. Penggunaan kartu kredit perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang dikaitkan dengan perangkat pertandingan menjadi salah satu bagian yang kembali dipertanyakan.

Terlebih, dugaan tersebut menyangkut wasit dan match official yang datang untuk menjalankan tugas dalam pertandingan internasional.

KFA Hadapi Tekanan Reputasi

Meskipun kepolisian menyatakan dugaan fasilitasi prostitusi telah melewati masa kedaluwarsa, persoalan bagi KFA belum sepenuhnya berakhir.

Kasus tersebut kembali muncul ketika federasi sepak bola Korea Selatan tengah menghadapi sejumlah kontroversi lain. Karena itu, terungkapnya audit lama berpotensi memperbesar tekanan terhadap organisasi.

KFA telah menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kontroversi yang kembali menjadi perhatian publik, termasuk persoalan dugaan pemberian layanan seksual kepada perangkat pertandingan asing.

Bagi organisasi sepak bola, persoalan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan sanksi hukum. Kepercayaan publik dan reputasi federasi juga menjadi taruhan, terlebih ketika dugaan pelanggaran berkaitan dengan perangkat pertandingan dalam kompetisi internasional.

Dengan masa kedaluwarsa yang disebut telah berakhir, kasus dugaan fasilitasi prostitusi tersebut kemungkinan tidak akan berlanjut melalui proses pidana domestik. Namun, terungkapnya kembali hasil audit pemerintah membuat pertanyaan mengenai tata kelola, pengawasan, dan transparansi KFA kembali mengemuka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.